Page 236 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

t,',3o=|
p
R E u J.Tn= * r' o

- tg4

(1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran
Ihmpanye Pg*ilg di tingkat kelurahan/desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:
a. menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu
yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah
mendapatkan persettrjuan dari ppK
;
b. rnelaporkan kepada PpK dalam hal ditemukan bukti
permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana,
Pemilu mengenai pelaksanaan I(amparrye pemilu;
,ll
c. melarang pelaksana atau tim Kampanye pemilu unhrk,
melaksanakan Kamparrye pemilu berikutnya setelah
mendapatkan persetqiuan PPK; dan/atau

d. melarang peserta Ikmpanye pemilu untuk mengikuti
Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatlan
persehrjuan PPK.
(21 PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaiarr
sebagaimana diahrr dalam Undang-Undang ini.

Pasal 311 .','

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim
kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kamparrye di tingkat
kelurahan/desa, dikenai tindakan hulnrm sebagaimana diattrr
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 312
(1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan
sslagaimana dimaksud dalam Pasal 3O9 ayat (1) dengarr
melaporkan kepada PPK.
(21 PPK wajib menindaktanjuti laporan sebagaimana dimaksudr
pada ayat (1) dengan rnerf,.errlskan laporan tersebut kepada,
KPU Ikbupaten/Kota.

(3) KPU...