Page 237 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-195-

(3) KPU KabupatenlKota wajib menindaklanjuti t"por.q
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan membe-rikari
sanksi administratif kepada pps.

Pasal 313 i

(1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas
pelaksanaan Ikmpanye pemilu di tingkat kecamatan.
(21 Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran
pelaksanaan l(ampanye Pemilu di tingkat kecamatan-yang
dilalflrkan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta
kamparrye, dan tim kampanye.

Pasal 314

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup batrwa ppK
melalnrkan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan
IGmpanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan Kamparrye Pemilu di tingkat kecamatan,
Parrwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(21 Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa
pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta
kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran
kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (I)
dan ayat (21 di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan
melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dafr:
menyampaikan temuan kepada ppK.

,
Pasal 315 . :

(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran
{gmganye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:

a. menghentikan pelaksanaan kamparrye peserta pemilu
yang bersangkutan yang terjadwal pada hari ittr setelah.
mendapatkan persettrjuan Bawaslu Kabupaten/Kotal
; "

b. melaporkan .