Page 242 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

{D

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-2oo-

.
(41 Dalam hal Bawaslu provinsi menerima laporan dugaan

pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksaiaan
Kamparrye Pemilu oleh anggota Kpu provinsi, sekretaris,
dan/atau pegawai sekretariat Kpu provinsi, maka Bawaslu
Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 321 :

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tatrapan
kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya:
.
a. kesengajaan atau kelalaian anggota Kpu, Kpu provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KpU, pegawai
sekretariat Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi;
pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KpU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KpU
Kabupaten/Kota melakr:kan tindak pidana pemilu atau
pelanggaran administratif ymtg mengakibatkan

terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu yang
sedang berlangsung; atau
:
b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim
kampanye, dan peserta kampanye melaktrkan tindak,
pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Ikmparrye
Pemilu yang sedang berlangsung.

(21 Dalam meld<ukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bawaslu:

a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap
ketentuan pelaksanaan Kampanye pemilu; .
,
b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya
pelanggaran Kamparrye pemilu yang tidak mengandung
unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Kpu tentang,
adanya pelanggaran Kampanye pemilu untu[
ditindaklanjuti; .:

d. meneru.skan temrran dan lapora' tentang dugaan adanya.
tindak pidana Pemilu kepada penegakan huk'm terpadu;

e.memberikan...i'