Page 244 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 244
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-202-
(4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran
administratif- terhadap ketenhran pelaksana"n- ra*prrry
Pemilu oleh anggota KpU, KpU provinsi, - fpU
Kabupatenf Kota., Sekretaris Jenderal KpU, pegawai
sekretariat Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi, pelawai,
sekretariat KPU Provinsi, sekretaris Kpu Kabupateh
l-Kota,,,,
dan pegawai sekretariat Kpu l(abupaten/Kota, maka
Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Kpu untuk
memberikan sanksi.
Pasal 323
Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi
penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada
anggota KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, sekretario
Jenderal KPU, pegawai sekretariat Jenderal Kpu, sekretaris KpU'.
Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris Kpu
Kabupatenf Kota, dan pegawai sekretariat Kpu Kabupaten/Kota
yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran
administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan
Ikmpanye Pemilu yang sedang berlangsung.
Pasal 324
Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan I(ampanye
Pemilu tidak memengamhi jadwal pelaksanaan l(ampanye pemilu
yang telah ditetapkan
Bagran Kesebelas
Dana Kamparrye Pemilu
Paragraf 1
Dana Kampanye Pemilu presiden dan Wakil presiden
:
,',
Pasal 325 :
(1) Dana Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden menjadi
tanggung jawab Pasangan Calon.
(2) Dana. . .
