Page 241 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-199-

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Kpu provinsi
tglt rrg pelanggaran Kampanye pemilu untuk
ditindaktanjuti; ':;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran
tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
i
e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebogai dasar
,
ynhrk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yarrg ',
berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana perinitu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya pelahsanaan Ikmpanye pemilu oleh
anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai
sekretariat KPU Provinsi; dan/atau

mengawasi pelaksanaan tindat< lanjut rekomendasi
lawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KpU
Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KpU
Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu,
atau administratif yang mengakibatkan terganggunya
Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung. "

Pasal 320
(r) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan
pelanggaran terhadap ketenhran pelaksanaan Ihmpanye
femilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 319 ayat (21
huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hil.

(21 Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya
pelanggaran administratif oleh pelaksana kamparrye, tim
kampanye, dan peserta Kampanye pemilu di tingkat provinsi,
-
Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporarr
tersebut kepada KPU Provinsi.

(3) KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan
'
yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya
pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tiro
-padl
kampanye, dan peserta Kampanye pemilu hari
diterimanya laporan.

(a) Dalam...