Page 238 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-L96-

b. melaporkan kepada Kpu Kabupate nlKota dalam hal
ditemukan bukti permulaan yang cukup adarrya tindak
pidana Pemilu mengenai pelaksanaan ramparrye pemilu;

c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye unhrk
melaksanakan Kamparrye pemilu berikutnya setelatr
mendapatkan persetqiuan Bawaslu Ikbupaten/Kota;
dan/atau

d. melarang peserta Kamparrye pemilu untuk mengikuti
Kampanye Pemilu berilnrtnya setelah mendapatkan
persetqiuan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
(21 KPU Kabupate n/Kota wajib menindatdanjuti raporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
melalnrkan tindakan penyelesaian sebagaimana diahrr dalarr.l
Undang-Undang ini.

Pasal 316 .",'

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai,,
temuan dan menyampaikannya kepada KpU

(21 KPU Ikbupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan '
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan
sanksi administratif kepada PPK.

Pasal317

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasa4 ,
pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota,
terhadap kemungkinan adarrya: ,,

a. kesengqiaan atau kelataian anggota KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atatl
pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang
berlangsung; atau

b. kesengajaan .