Page 251 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-209-

(71 KPU, KPU Provinsi, dan KpU I(abupate n/Kota
mengumuqkan hasil pemeriksaan dana Ihmpanye pemilu
-
|9na9a publik pating lambat 10 (sepuluh) ha; setelah
-
diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 336

(U KPU menetapkan kantor akuntan publik sglagaimana
-ayat
dimaksud dalam Pasal 33S ayat (t), ayat (2), dan (B)
yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.

12], Kantor ak:ntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berilmt -
a. membuat pernyataan terttrlis di atas kertas bermeterai
cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas
pemeriksaan laporan dana Kampanye pemilu tidak ,
berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung
dengan Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
.
b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai,
cukup batrwa rekan yang bertanggung jawab atas
pemeriksaan laporan dana Kampanye pemilu bukan
merupakan anggota atau pengurus partai politik, atau
pengurus Partai Politik yang mengusulkan pasanga4
Calon. , '

Pasd 337
.
(1) Dalam hal kantor akrrntan publik yang dihrnjuk oleh Kpu
sebagaimana dimaksud dalam pasal gg6 ayat (1) dalarrr

proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan
informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 336 ayat (2]l, Kpu membatalkarr
penunjukan kantor alnrntan publik yang bersangkutan.
(21 Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya
-
sebagaimana dimaksud pada ayat (U tiaat berhak
mendapatkan pembayaran jasa. ,

(3) KPU mentrnjuk kantor alruntan publik pengganti untrrk
melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye
Pemilu partai yang bersangkutan.

Pasal338...