Page 256 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES !DEN
REPUBLIK INDONESIA

-214-

Pasal 344

(1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan
mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan
kebuhrhan surat suara dan hasil cetak yang berlnralitas,,
baik.

(21 Jumlatr surat suara yang dicetak sama dengan jumlatr
Pemilih tetap ditambah dengan 2o/o (drn persen) dari jumlatr
Pemilih tetap sebagai cadangan, ymg ditetapkan dengan
kepuhrsan KPU.

(3) selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, KPU menetapkan besarnya jumlatr
surat suara untuk pelaksanEran pemungutan suara ulang.

(4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan
sebarryak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suard.
ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara
untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota

;

Pasal 345

(1) Unhrk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat:
suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang
ditetapkan oleh KPU.

(21 Perusatraan pencetak surat suara wajib menjaga
keratrasiaan, keamanan, dan keuhrhan surat suara.
(3) KPU meminta banhran Kepolisian Negara Republik Indonesia'
untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan,
berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke
tempat hrjuan.
,:
(4) KPU memverifikasi jumlatr dan kualitas surat suara yan.gi;
telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah
yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang
ditandatangani oleh pihak percetakan dan pehrgas KPU. ,

(s) KPU mengawasi dan mengamankan desain dan plat cetak
yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan
sesudatr digunakan, serta menyegel dan menyimpannya. 1

(6) Ketentuan . .',