Page 252 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2to-

Pasal 338
(1) Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat.
pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tia+
menyampailan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Ifubupaten/Kota sampai batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33s ayat l2l;
partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa"
pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang,
bersangkutan.
(21 Dalam hal calon anggota DpD peserta pemilu tidak
menyampaikan laporan awal dana Ikmpanye pemilu kepada
KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota ppO yang
bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai
Peserta Pemilu. :

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat
pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidakr.
menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana
Ikmpanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang
ditunjuk oleh KPU sampai batas waktr,r sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 335 ayat (21, partai politik yang
bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak,
menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana,';
Ihmpanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang
ditunjuk oleh KPU sampai batas wakhr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 335-ayat (B), calon anggota pFp yang
bersanglmtan dikenai sanksi administratif bempa tidak
ditetapkan menjadi calon terpilih.
,'
:,
Pasal 339

(1) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kamparrye
dilarang menerima sumbangan dana Kampanye pemilu yang
berasal dari:
a. pihak asing; ;,

b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;

c.hasil ...