Page 253 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

nEpuJr-TxEt,',?o=|*=r,o '

-2LL - i/

c- hasil tindak pidana yang telatr terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetlp dan/atau bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana;

d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik,.
negara, dan badan usaha milik daeratr; atau

e. pemerintatr desa dan badan usatra milik desa.
(2) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye
yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib ,
melaporkannya kepada KPU dan menyeratrkan sumbangan'
tersebut kepada kas negara paling lambat L4 (empat,l

(3) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye
yang tidak memenuhi ketenhran sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. '' ,

(4) setiap- orErng dilarang menggunakan anggaran pemerintah,
pemerintatr daeratr, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daeratr (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan rain
dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau,.
diberikan kepada pelaksana kampanye. .

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 340
(1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan darr
menetapkan standar serta kebuhrhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2)Sekretaris...