Page 63 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

frp

PRESIOEN
.REPUBLIK
INEDNESIA

-63-

d. Panwaslu Kecamatan; l

e. Panwaslu Kelurahan/Desa;

f. Panwaslu LN; dan
g. PengawasTPS.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu l(abupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu
LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan
pemerintatran daerah yang bersifat khusus atau istimewa
yang diahrr dengan undang-undang.

t4l Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
bersifat tetap.

(s) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebegai'nana dimaksud
pada ayat (1) bersifat ad loc.

Pasal 90
(1) Panwaslu lGcamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan
Panwaslu LN dibentuk paling lambat I (satu) bulan sebelum
tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan
berakhir paling lambat 2 (dud bulan setelah seluruh
tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.
(2t Pengawas TPS dibenhrk paling lambat 23 (dua puluh rga)
hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling
lambat 7 (hrjuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 91
(1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
(21 Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota.

(4) Panwaslu