Page 60 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PR ES I DEN
REPUBLIK INOONESIA

-60-

d. memberikan Layanan administrasi, ketatausahaan, dan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. menjahrhkan sanksi administratif dan/atau
menonaktilkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal
KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan
Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan
ketentuan perahfian perundang-undangan.
(3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:

a. menJrusun laporan pe rtanggungiawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan doliiumen Pemilu; dan .

c. mengelola barang inventaris KPU.
(4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(t) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

a. membantu pen5rusunan program dan anggaran Pemilu;
b. memberikan dukungan teknis administratif;

c. membantu pelaksanaan ttrgas KPU Provinsi dalarn
menyelenggaralan Pemilu;

d. membantu pendistribusian perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan
Wakil Presiden, serta DPRD;
e. membantu perumusan dan pen5rusunan rancangan
keputusan KPU Provinsi;
f. membantu penrusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertenggungiawaban KPU Provinsi; dan

g. membantu . . .