Page 55 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

t"*oot|*
p
n e u Jr-Tr o
=.,

-55-

(3) Pemberhentian anggota PPLN dan KppSLN yang telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f
didahului dengan verifikasi oleh KPU.

(4) Dalam hal rapat pleno KPU l(abupaten/Kota memuhrs
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2l,, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara
sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya
kepuhrsan pemberhentian.

(s) Dalam hal rapat pleno KPU memuttrs pemberhentian anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang
bersanglmtan diberhentikan sementara sebagai anggota
PPLN dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan
pemberhentian.

Bagian Kesembilan

Peraturan dan Kepuhrsan KPU

Pasal 75
(1) Unhrk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, KPU membenttrk Perahrran KpU dan
kepuhrsan KPU.

l2l Peratuuan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempakan pelaksanaan perahrran perundang-undangan.

(3) Unttrk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KpU provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan
dengan berpedoman pada keputusan Kpu dan peraturan
KPU.

(41 Dalam hal KPU membentuk Peraturan Kpu yang berkaitan
$e1San pelaksanaan tahapan Pemilu, KpU wajib,
berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat
dengar pendapat

Pasal76...