Page 58 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES I OEN
REPUBLIK INDONESIA

-58-

Pasal 81
(1) Sekretariat KPU lhbupaten/llota dipimpin oleh sekretaris
KPU Kabupaten/Kota.

121 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif
bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan
secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU
Ikbupaten/Kota.

Pasal 82

Ketenhran lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi,
wewenang dan tata keda Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat
KPU Provinsi, dan sekretariat KPU lhbupaten/Kota diatur dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 83
Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU
Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan
jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Pasal 84
Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal
KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris
Jenderal KPU.

Paragral2...