Page 54 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

lahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan
bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat

demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan
Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan Wakil
Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan
Negera Kesahran Republik Indonesia daripada kepentingan
pribadi atau golongan.'

Paragraf 8
Pemberhentian

Pasal 74

(1) Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan
dengan tidak hormat apabila:
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota ppK, pps,
KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa
alasan yang sah;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana
lainnya;

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan
kewqiibannya tanpa alasan yang jelas; atau

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat ppK,
KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambii
keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan
perahrran perundang-undangan.

(2) Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KppS yang telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, danr/atau huruf f
didahului dengan verifikasi oleh KpU I(abupaten/Kota.

(3) Pemberhentian . . .