Page 56 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IO E N
REPUBLIK INDONESIA

_56-

Pasal 76
(1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan
Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh
MahkamahAgung

(21 Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya
Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan
pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

(4) Mahkamah Agung memuhrs penyelesaian pengujian
Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima
oleh Mahkamah Agung.
(5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah fuung,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagan Kesepuluh

Kesekretariatan

Paragraf 1
Susunan

PasalTT

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Ikbupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal
KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota.

Pasal 78
(1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan
sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

(2) Pegawai . . .