Page 57 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IOEN
REPUBLIK INOONESIA

-57-

(21 Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan selrretariat KPU
IGbupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen
kepegawaian.

Pasal 79
(1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris
Jenderal, yang dibanhr oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan
I (satu) Inspektur Utama.
(2t Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspekhr Utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur
sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.

(3) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama
sebagairnana dimalsud pada ayat (21 diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU.

(4) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada lGtua
KPU.

(5) Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada
Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 80

(1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU
Provinsi,

(2t Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketenhran p€raturan penrndang-
undangan.

(3) Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh
Selrretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
.
(4) Sekretaris KPU Provinsi secara administratif beranggung
jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional
bertanggungjawab kepada ketua KPU Provinsi.

Pasal 81 ...