Page 68 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

,PRESIDEN
.REPUBLIK INgONESIA

-68- ,:

(21 Dalam melalrukan penindakan pelanggaran Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 hunrf b, Bawaslu
bertugas:
a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran
Pemilu;

b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu,
dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu,
danTatau dugaan tindak pidana Pemilu; dan ' ,

d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
(3) Dalam melaliukan penindakan sengketa proses Pemilu
-93
sebagaimana dimaksua dahm Pasal tturuf b, Bawaslu
berhrgas:
a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

b. memverilikasi secara formal dan materiel permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. melalmkan mediasi antarpihak yang bersengketa;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;
dan

Pasal 95

Bawaslu berwenang:
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai
Pemilu;
b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran,
administrasi Pemilu;

c. memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik
uarg;

d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu;

e. merekomendasikan . . .