Page 72 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

REpuJLTIt,Rot]*=.,o

-72_

Pasal 98
(1) Dalam melaktrkan pencegahan pelanggaran pemilu dan
pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran
Pemilu di wilayah provinsi;

b. mengoordinasikan, menJrupervisi, membimbing,
memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi;

c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan
pemerintah daerah terkait; dan
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu di wilayah provinsi.

(21 Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu
Provinsi berhrgas:

a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi
kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana
Pemilu di wilayah provinsi;

b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran
Pemilu di wilayah provinsi;

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah provinsi;

d. memeriksa, mengkaji, dan memuhrs pelanggaran
administrasi Pemilu; dan
e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas
pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
(3) Dalam melakr-rkan penindakan sengketa proses pemilu'
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslg
Provinsi bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu di wilayah provinsi;

b. memverifrkasi . .