Page 70 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai dengan
ketentuan perahrrEln perundang-undangan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf.2
Bawaslu Provinsi

Pasal 97

Bawaslu Provinsi bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi
terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu;
b. mengawasi pelaksanaatr tahapan Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi, yang terdiri atas:
1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

2. pemutaktriran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata
cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
.l
4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD
provinsi;
5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

7, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu;
8. pengtritungan suara di wilayah kerjanya;

9.pergerakan...