Page 69 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

e. merekomendasikan kepada instansi yang bersanglmtan
mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparahrr
sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,
dan netralitas anggota fepoiisian Republik Indonesia; '

mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara
berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
fa6upaten ll<ota berhalangal sementara akibat dikenai
sankJi atau akibat lainnya sesuai dengan ketenftran
perahrran perundang-undarrgan ;
meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak
terkait dalam rangka pencegatran dan penindakan
pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan
tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu KabupatenlKota apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. membenhrk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota,
dan Panwaslu LN;
j. menganglat, membina, dan memberhentikan anggota
gawislu Provinsi, anggota Bawaslu lhbupaten/Kota, dan
anggota Panwaslu LN; dan
k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 96
Bawaslu berkewajiban:

a. bersikap adil dalam menjdankan tugas dan wewenangi ,.
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden
dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik
darr/atau berdasarkan kebuhrhan; ' 1

d.mengawasi...