Page 71 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

m

PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA

-7L-

9. pergeralan surat suara, berita acara penghihrngan suara,
dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai
ke PPK;

10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang
dilakukan oleh KPU Provinsi;

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini;

mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah
provinsi, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Ihbupaten Kota;
/
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netf,alitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangj
undangan;

mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
di wilayah provinsi;

h. mengevduasi pengawasen Pemilu di wilayah provinsi; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan keGntuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 98...