Page 17 - Evaluasi Kebijakan DAK FISIK 2018-2019_Bimtek KPPN April (1)_Neat

PERSIAPAN PENYALURAN DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 (1)

1. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2019 Tahap I

1. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019

2. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output Tahun 2018 yang telah direviu oleh Inspektorat daerah.

• APIP daerah melakukan reviu atas Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output semua bidang DAK Fisik yang diterima TA 2018
• Untuk bidang tertentu pada tahun 2018 yang tidak mendapatkan lagi di TA 2019, maka Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output TA 2018

yang telah direviu APIP daerah disampaikan paling lambat tanggal 22 Juli 2019
• Dalam hal hasil reviu Inspektorat daerah Provinsi/Kab/Kota atas Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output Tahun 2018 terdapat perbedaan
nilai dengan yang diinput oleh OPD, maka ditetapkan sebagai berikut

o KPPN tetap melakukan penyaluran DAK Fisik 2019 dan perbedaan tersebut akan menjadi catatan bagi pemerintah pusat;
o pencatatan saldo sisa DAK Fisik 2018 sesuai yang tercantum pada Laporan Hasil Reviu Inspektorat daerah Provinsi/Kab/Kota
• Pemda tidak diperkenankan merubah data SP2D TA 2018 yang sudah terinput di dalam OMSPAN.

• Laporan Hasil Reviu Inspektorat daerah tahun 2018 yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan/upload melalui OMSPAN;
• Terhadap penyaluran DAK Fisik Tahap I 2019 pada bidang tertentu yang tidak terdapat alokasinya pada tahun 2018, maka penyalurannya tidak

memerlukan persyaratan laporan hasil reviu APIP daerah.
3. Data Rencana Kegiatan TA 2019 yang telah disetujui K/L teknis

4. Daftar Kontrak Kegiatan, dengan catatan:

• Penyaluran DAK Fisik TA 2019 Tahap I untuk bidang yang dilakukan secara bertahap dapat dilakukan cukup dengan 1 (satu) kontrak kegiatan fisik pada

bidang tersebut saja.
• Seluruh daftar kontrak kegiatan tetap harus disampaikan melalui OMSPAN paling lambat tanggal 22 Juli 2019 atau pada saat permintaan penyaluran DAK
Fisik TA 2019 tahap II apabila penyaluran tahap II dilakukan sebelum tanggal 22 Juli 2019 17
• Inspektorat daerah Provinsi/Kab/Kota APIP Daerah memastikan input daftar kontrak tidak terdapat kesalahan.