Page 124 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

Laporan dinas itu, seperti juga laporan dari Komisi, diterbitkan oleh Bataviaasch
Genootschap. Laporan itu juga mengandung sumbangan tulisan dari para pegawai
pemerintah. Kerja sama dari korps Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri)
diminta dengan tegas ketika pada tahun 20-an ternyata bahwa pengaruh Hindu ‘zich over een
veel grooter deel van den Archipel heeft uitgestrekt, dan wel werd vermoed’ (membentang
jauh lebih luas di wilayah Nusantara daripada yang dikira sebelumnya). Berkat jerih payah
pengawas arkeologi P.V. van Stein Callenfel, pada saat yang sama dimulai penelitian
prasejarah yang memperlihatkan hasil yang menarik.

Menurut instruksi, dinas tersebut juga harus mempedulikan benda purbakala Islam. Benda
purbakala dalam kategori itu dapat dilaporkan kepada Adviseur voor Inlandse en Arabische
Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi dan Arab) sebelum tahun 1913. Pemeliharaan
monumen Islam didasarkan pada aturan dalam masyarakat agama itu. Dinas Purbakala
memberi advis, membuat anggaran untuk pekerjaan perbaikan monumen, dan mengawasi
pelaksanaan pekerjaan itu. Pendekatan serupa diterapkan pada monumen di wilayah
pemerintahan otonom.

Gubernur-Jenderal A.C.D. de Graeff yang sangat tertarik pada benda-benda purbakala, pada
tahun 1931 mengumumkan suatu Monumentenordonnantie (Ordonansi Monumen)
(Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1931 no. 238). Dalam Ordonansi itu monumen
didefinisikan sebagai: barang bergerak atau tidak bergerak, terutama yang berusia lebih dari
50 tahun atau yang termasuk ‘tenminste 50 jaar oude stijlperiode’ (sekurangnya gaya benda
yang sudah 50 tahun); benda yang dari pandangan paleontologi dianggap berharga dan daerah
yang menurut petunjuk-petunjuk bisa mengandung benda seperti yang baru saja digambarkan.
Dalam Ordonansi itu antara lain ditentukan bahwa monumen umum harus didaftarkan dalam
suatu register khusus yang dibuat dan dikelola secara teratur oleh kepala Dinas Purbakala.
Monumen milik partikulir juga dapat dimasukkan di dalam register itu. Pendaftaran bisa
sementara atau definitif. Pendaftaran sementara dilakukan apabila benda itu berisiko cepat
rusak. Pendaftaran definitif dilakukan atas perintah gubernur-jenderal: untuk hal itu
diumumkan di Javasche Courant. Monumen yang sudah terdaftar tidak dapat diekspor. Hal
yang sama juga berlaku untuk monumen yang terdaftar atau tidak terdaftar dari periode pra-
Islam.

Ekspor monumen-monumen lainnya hanya bisa terjadi atas izin dari kepala Dinas Purbakala.
Dia harus menginspeksi monumen terdaftar itu dan memberikan izin untuk pekerjaan restorasi
monumen itu. Monumen milik partikulir yang kurang terawat, atas usulannya bisa diambil
alih oleh negara. Gubernur-jenderal mengeluarkan izin untuk pengelolaan lahan pertanian dan
hutan di wilayah yang ditetapkan sebagai monumen. Ordonansi Monumen tidak berlaku
untuk daerah pemerintahan otonom, yang hubungannya dengan pemerintah Hindia sudah
ditetapkan dalam yang disebut dengan Kontrak Panjang: dari para pemerintah otonom itu
diharapkan bahwa mereka akan menerapkan juga pengaturan serupa.

123