Page 122 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara
P. 122
23 De Oudheidkundige Dienst (Dinas Purbakala)
Dinas ini dibentuk dengan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) 14 Juni 1913
(Staatsblad van Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1913 no. 62) dan
berada di bawah Departement van Onderwijs en Eredienst / O&E (Departemen Pendidikan
dan Ibadah). Lapangan pekerjaannya ada di seluruh Hindia-Belanda: harus menginventarisasi
dan – bila perlu – merestorasi benda-benda purbakala yang berasal dari Hindu, Islam, dan
Eropa; bersama-sama dengan pemerintah setempat harus memperhatikan bahwa tidak ada
benda purbakala yang dirusak, dihancurkan, dicuri atau diekspor secara ilegal. Kantor pusat
itu berada di Batavia, yang juga menjadi tempat Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen (Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia) (1778). Museum
Bataviaasch Genootschap itu pada abad 18, 19, dan 20 berhasil mengumpulkan koleksi
arkeologi penting yang setelah penyerahan kedaulatan (1949) diambil alih oleh Museum
Pusat.
Kepala Dinas Purbakala memberikan advis kepada direktur O&E, para kepala departemen
lain, kepala pemerintah daerah, dan otoritas sipil dan militer lainnya. Dia membuat laporan
triwulanan dan tahunan. Jika ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan direktur O&E
mengenai suatu masalah, maka pendapat dari kepala dan direktur O&E itu harus
ditambahkan secara tertulis dalam laporan itu. Kepala dinas itu dibantu oleh Commissie van
Bijstand (Komisi Pendukung) di Belanda. Sejak tahun 1927, komisi itu berkedudukan di
Hindia. Dan sejak itu komisi tersebut menggantikan direktur O&E sebagai tempat bertanya
kepala dinas Purbakala.
Pada abad ke-19 perawatan benda purbakala terutama merupakan tugas kepala pemerintahan
daerah. Kadang-kadang mereka menerima instruksi dari gubernur-jenderal. Contohnya pada
tahun 1840 (Bijblad / Lembar Tambahan 1840 no. 248) mereka ditugasi untuk dalam jangka
waktu yang pendek mengirimkan daftar benda purbakala di daerah pemerintahan mereka dan
melaporkan temuan baru benda itu. Satu salinan daftar tersebut ditaruh di Statistisch Bureau
van de Algemene Secretarie (Kantor Biro Statistik Sekretariat Umum) dan salinan yang kedua
di Bataviaasch Genootschap. Benda purbakala di Jawa tidak boleh diekspor kecuali dengan
izin dari ‘tangan’ gubernur-jenderal sendiri. Pada tahun 1862 (Bijblad 1862 no. 1191)
ditekankan anjuran untuk membangun koleksi etnografi dan memberikan koleksi itu kepada
Bataviaasch Genootschap. Bataviaasch Genootschap itu kemudian boleh menentukan sendiri
apakah benda-benda itu akan diperuntukkan museumnya sendiri, atau akan dikirim ke
Belanda untuk ditempatkan di Leidse Museum van Oudheden (Museum Purbakala Leiden).
Sekitar tahun 1900, monumentenzorg (pemeliharaan monumen) di Hindia mendapat dorongan
baru. Hal itu terutama berkat kerja insinyur J.W. IJzerman, seorang penggerak utama
Archeologische Vereniging (Ikatan Arkeologi) di Yogyakarta (1878) dan di Koninklijk
Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde (Institut Kerajaan Ilmu Bahasa, Negara, dan
Antropologi) di Leiden (1851). Dia berulang kali mendesak Minister van Koloniën (Menteri
Urusan Tanah Jajahan) agar bersedia memberikan lebih banyak uang dan pengetahuan untuk
121