Page 118 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

behoefte zal gevoelen de adviseur te raadplegen. Er blijven dan alleen de zuiver-moslimse
zaken over.

(Orang bisa membayangkan bahwa seorang gubernur-jenderal, yang menyikapi nasionalisme
dengan pengertian dan simpati, akan menghargai saran yang didapat dari penasihat, tapi
sebaliknya orang lain, yang menganggap jalan yang tepat adalah dengan memerintah negara
sebagai negara kepolisian, tidak akan merasa perlu berkonsultasi dengan penasihat. Dengan
demikian, hanya ada urusan Islam murni yang tersisa.)

Dengan begitu, biro penasihat pada masyarakat Indonesia dikenal sebagai Kantor Agama.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun
1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), Gids voor
de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (ING
onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Untuk bab ini dilakukan penelitian arsip. Berkas-berkas yang disebut sesesudahnya tentang
fungsi dan tanggung jawab penasihat tercantum di akses-akses (indices ‘indeks’) dalam
openbaar archief (arsip umum) (kode akses lihat di bawah), dalam rubrik: ‘(Koloniale)
Ambtenaren, algemeen’ (Pegawai kolonial secara umum); ‘Eredienst, Mohammedaanse’
(Ibadah Islam); ‘Onderwijs’ (pendidikan).

Untuk bagian ini lihat verbalen / ekshibita (arsip-arsip verbal / ekshibitum): 18 Juni 1888 no.
26; 11 Juli 1888 no. 22; 26 September 1888 no. 3; 13 Desember 1889 no. no. 31; 15 Maret
1890 nr. 49; 25 Agustus 1890 no. 25; 6 Januari 1891 no. 16; 12 Januari 1891 no. 48; 29 Mei
1909 no. 64; 3 Februari 1910 no. 21.

Lihat juga kabinetsarchief (arsip kabinet) tahun 1850-1900 (kode akses lihat di bawah):
Untuk bagian ini lihat verbalen (arsip-arsip verbal): 22 Desember 1888 huruf D17; 7 Juni
1898 huruf D10.

Advis dan laporan dari penasihat dapat ditemukan dengan menggunakan akses-akses (indices
‘indeks’) dalam openbaar archief (arsip umum) (kode akses lihat di atas), dalam rubrik:

a. Periode 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Binnenlands bestuur’ (Pemerintahan
Dalam Negeri); ‘Eredienst, ook Mohammedaans / bedevaart’ (Ibadah, juga Islam / ziarah);
‘Naamloze vennootschappen’ (Perseroan terbatas); ‘Oost-Indische archipel (ook
gespecificeerd op regio, o.a. Atjeh en Onderhorigheden)’ (Kepulauan Hindia-Timur, yang
juga dispesifikasikan berdasarkan regio antara lain Atjeh en Wilayahnya); ‘Rechtswezen’
(Sistem hukum); ‘Vreemde Oosterlingen’ (Orang Timur Asing).

117