Page 158 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

Di bawah pengaruh krisis ekonomi pada tahun 1920, pemerintah Hindia memberikan prioritas
tertinggi pada penjagaan ketertiban dan ketenangan. Jaksa Agung ikut menghadiri rapat-rapat
luar biasa dari Raad van Indië (Dewan Hindia). Pada rapat-rapat ini dengan gubernur-jenderal
sebagai ketua rapat, dibicarakan tindakan-tindakan pemberantasan kerusuhan dan
ekstrimisme. Atas dorongan Jaksa Agung, antara lain pembatasan vergaderrecht (hak rapat)
dipertajam (1925) dan Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana /
KUHP) ditambah dengan pasal-pasal yang menyebutkan bahwa ‘haatzaaien’ (penyemaian
kebencian) terhadap penguasa hukum adalah ‘strafbaar’ (dapat dihukum) (1925). Gubernur-
Jenderal A.C.D. de Graeff (1926-1931) berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat
Indonesia akan ‘koloniale rechtsstaat’ (negara hukum kolonial) dengan membatasi ruang
kebijakan Jaksa Agung: dengan demikian, tidak boleh lagi diberlakukan penuntutan hukuman
terhadap ‘zgn. extremisten’ (sejenis ekstremis) sebelum penguasa negeri diberikan laporan
dan mengetahui permasalahan itu untuk bisa memutuskannya (1926). Sehubungan dengan
keluhan-keluhan dari para pegawai pemerintahan, gubernur-jenderal memberitahu Jaksa
Agung agar Dinas Reserse dalam melaksanakan pekerjaannya haruslah lebih hati-hati dan
menjaga perasaan orang (1931). Selama depresi, yang mengikuti krisis ekonomi pada tahun
1929, para pengganti De Graeff memulihkan kebijakan hukum dan tata tertib yang menegang.

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun
1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), Gids
voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (ING
onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Advis dan laporan dari Procureur-Generaal (Jaksa Agung) dapat ditemukan dengan bantuan
akses (indices ‘indeks’) pada openbaar verbaal (arsip verbal umum), dalam rubrik-rubrik
berikut:

a. Periode 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘(Benoeming van) ambtenaren (in O.-
Indië)’ (Pengangkatan pegawai di Hindia-Timur); ‘Gevangenissen’ (Penjara);
‘Justitiewezen in O.-Indië’ (Sistem Yustisi di Hindia-Timur); ‘Onlusten in O.-Indië’
(Kerusuhan di Hindia-Timur); ‘Rechswezen’ (Sistem hukum).

b. Periode setelah tahun 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02;
2.10.36.03): ‘Ambtenaren (bij bureaudienst en rechterlijke macht)’ (Para pegawai pada
kantor biro dan kekuasaan kehakiman); ‘Bannelingen’ (Orang-orang buangan); ‘Chinezen
/ Chinese aangelegenheden, zaken’ (Orang-orang Cina / Perihal, urusan Cina); ‘Cocaïne,
opium en –‘ (Kokain, opium, dan kokain); ‘Gevangeniswezen’ (Perihal / sistem penjara);
‘(Bestrijding van) handel in vrouwen en kinderen en (van de) handel in ontuchtige
uitgaven’ (Pemberantasan perdagangan perempuan dan anak, dan perdagangan asusila);
‘In- en externeringsprocedures’ (Prosedur internering dan eksternering); ‘Japanse zaken’

157