Page 162 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

pelunasan hutang) termasuk juga dalam keseluruhan deskripsi pekerjaan dari departemen
(secara resmi sampai tahun 1924). ‘Pandelingschap’ dengan ‘strandvonderij’ (perihal barang
temuan pantai) diambil alih dari Departement Binnenlands Bestuur (Departemen
Pemerintahan Dalam Negeri). Kemudian masih ada ‘(preventief) toezicht op de drukpers’
(pengawasan preventif atas media cetak) dan ‘toezicht op het recht van vereniging en
vergadering’ (pengawasan atas hak mengadakan perhimpunan dan rapat). Hingga awal abad
ke-20 perhimpunan dan rapat yang bersifat kenegaraan dilarang. Hal yang sama berlaku juga
bagi perhimpunan dan rapat yang membahayakan ketertiban umum. Tugas-tugas lainnya
menyangkut ‘gevangeniswezen’ (urusan penjara); ‘gevangenis- en gerechtelijke statistiek’
(statistik kepenjaraan dan pengadilan); ‘toezicht op de wees (voor Europeanen)- en
boedelkamers (voornamelijk voor Vreemde Oosterlingen)’ (pengawasan atas balai harta
peninggalan untuk masyarakat Eropa dan balai harta peninggalan terutama untuk masyarakat
Timur-Asing), dan ‘onderzoek naar reglementen en keuren inzake politie’ (penelitian terhadap
peraturan dan pemeriksaan mengenai kepolisian), yang disusun oleh para kepala
pemerintahan daerah.

Setelah tahun 1900 campur tangan pemerintah diperluas dan diintensifkan. Ini terwujud dalam
kerangka Ethische Politik (Politik Etis), yang bertujuan mengembangkan Hindia-Belanda ke
arah zelfbestuur (kepemerintahan wilayah yang otonom) menurut model barat. Di bawah
kepemimpinan Belanda, dualisme yang ada dalam pelaksanaan pemerintahan lambat-laun
harus memberi tempat bagi asosiasi: suatu sintesa dari norma dan nilai barat dan timur.
Unifikasi adalah bagian proses emansipasi: mengganti perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku bagi setiap kelompok secara sendiri-sendiri dengan perundangan-undangan dan
peraturan yang seragam bagi kesemuanya.

Pengaruh yang lebih besar dari hukum Belanda terlihat antara lain dari penggantian
pengawasan preventif atas media cetak dengan pengawasan respresif pada tahun 1906.
Perlindungan atas pegawai Indonesia terhadap penyalahgunaan oleh pemberi kerja (barat)
terwujud dalam Arbeidsinspectie (Inspeksi Buruh), yang pada tahun 1908 diberlakukan di
seluruh Hindia-Belanda. Alasan pemberlakuan inspeksi tersebut adalah penyelidikan (yang
dilaksanakan atas perintah pemerintah) terhadap ketidakadilan dalam penerapan
42
Koelieordonnantie (Ordonansi Buruh Kuli) di Sumatra. Inspeksi berada di bawah Directeur
van Justitie (Direktur Kehakiman). Dia juga dibebani tugas mengawasi perekrutan buruh kuli:
agen perekrutan itu selanjutnya harus memiliki izin. Suatu undang-undang untuk mengatur
hak perhimpunan dan penyelenggaraan rapat diumumkan pada tahun 1915, setahun sebelum
didirikannya Volksraad (Dewan Rakyat). Juga pada tahun 1915 itu muncul Wetboek van
Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP) yang baru bagi semua kelompok
masyarakat di Hindia-Belanda.

Perang Dunia Pertama dan revolusi Rusia memberikan dampak yang mengagetkan. ‘Politiek
élan’ (Politik pembangkit semangat perjuangan) harus menyingkir untuk kepentingan
ekonomi. Belanda memperkuat cengkeramannya atas tanah jajahannya. Krisis ekonomi pada

42
Lihat Bab 36 dan Bab 37 dalam buku panduan ini.
161