Page 161 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

32 Het Departement van Justitie (Departemen Kehakiman)

Departemen Kehakiman didirikan berdasarkan Koninklijk Besluit (Keputusan Raja)
tertanggal 30 Januari 1870 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara Hindia-
Belanda 1870 no. 42). Dengan begitu berakhirlah praktek penanganan urusan perundang-
undangan oleh Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di Hindia-Belanda. Procureur-Generaal
(Jaksa Agung) pada Mahkamah Agung ini, mr. T.H. der Kinderen, menjadi direktur pertama
Departemen Kehakiman itu.

Hindia-Belanda adalah masyarakat multikultural. Resminya ada tiga kelompok masyarakat:
masyarakat Eropa; masyarakat pribumi; dan masyarakat Timur-Asing (terutama orang Cina).
Masyarakat pribumi mengikuti ‘regionale adatrecht’ (hukum adat daerah): suatu mosaik yang
beraneka warna dengan unsur Islam, Hindu, dan Polynesia. Dalam hukum adat ini kelompok
lebih penting daripada individu. Dalam hukum barat di abad ke-19 dan 20, perlindungan
kebebasan individu dan hak milik menduduki posisi utama. Pada tahun 1848, hukum Belanda
diberlakukan dengan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHP)
dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang / KUHD) bagi
masyarakat Eropa di Jawa dan Madura. Kedua kelompok masyarakat yang lain (pribumi dan
Timur-Asing) dapat secara sukarela mengikuti hukum tersebut atau bisa saja diwajibkan oleh
gubernur-jenderal. Dengan begitu, pada tahun 1855 penguasa negeri menyatakan bahwa
Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel diterapkan bagi masyarakat Timur-Asing
yang tinggal di Jawa dan Madura. Pengaruh hukum Belanda yang terbatas timbul karena
kewenangan Belanda tergantung pada kerja sama dari para zelfbestuurder (pemimpin wilayah
yang otonom) dan kepala pribumi.

Departemen Kehakiman membawahi ‘rechterlijke macht’ (kekuasaan hukum; dengan
pengecualian Presiden dari Mahkamah Agung), ‘rechterlijke ambtenaren’ (pegawai
kehakiman), ‘procureur’ (jaksa), ‘notarissen’ (notaris), ‘advocaten’ (advokat / pengacara),
‘deurwaarder’ (juru sita), dan ‘beëdigde vertalers’ (penerjemah tersumpah). Bidang pekerjaan
departemen tersebut meliputi juga ‘burgerlijk-, handels- en strafrecht’ (hukum sipil, dagang,
dan pidana); ‘toelating van Nederlanders, westerse en oosterse vreemdelingen’ (perizinan
masuk bagi masyarakat Belanda, masyarakat asing barat, dan masyarakat asing timur);
‘uitlevering van misdadigers’ (ekstradisi dari para penjahat); ‘verzoeken om naturalisatie,
naamsverandering, wettiging en legalisatie’ (permohonan naturalisasi, perubahan nama,
pengesahan, dan legalisasi). Directeur van Justitie (Direktur Kehakiman) memberikan advis
kepada gubernur-jenderal tentang ‘amnestie, abolitie en dispensatie in rechtszaken’ (amnesti,
abolisi / penghapusan penuntutan pidana, dan dispensasi dalam perkara hukum). Ia terlibat
erat dengan penerapan dari sejenis ‘exorbitante rechten’ (hak-hak luar biasa): dengan hak-hak
ini penguasa negeri dapat mengusir orang-orang, yang menurut pendapatnya dapat
membahayakan ketenangan dan ketertiban umum, ke luar negara; melarang tinggal di daerah-
daerah tertentu, atau memutuskan suatu tempat tertentu untuk tinggal. ‘Bestrijding van
slavernij / pandelingschap (schuldslavernij)’ (Pemberantasan perbudakan, perbudakan sebagai

160