Page 17 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

Jawa dan Madura. Bagian Urusan Kepemerintahan itu memberi advis kepada gubernur-
jenderal tentang semua hal, juga tentang urusan kenegaraan termasuk masalah politik seperti
kontrak politik atau Korte Verklaringen (Perjanjian Pendek), yang dilakukan dengan
zelfbestuurders (para pemimpin wilayah yang otonom). Sebelum tahun 1908 urusan-urusan
itu ditangani oleh Algemene Secretarie (Sekretariat Umum), kabinet penguasa negeri. Bagian
yang baru itu juga menangani pemeriksaan akhir pengelolaan ‘landschapskas’ (kantor
perbendaharaan kas wilayah). Kantor-kantor itu didirikan pada tahun 1902 untuk memisahkan
uang milik umum dari pendapatan dan pengeluaran swasta dari para pemimpin wilayah yang
otonom (zelfbestuurders).

Di bawah bagian itu dibentuk Encyclopaedisch Bureau, yang berusaha membangkitkan minat
pengusaha di wilayah-wilayah itu dengan mempublikasikan bahan dari pelbagai berkas resmi.
Kepala bagian itu, yang disebut Adviseur (Penasihat), berhubungan langsung dengan direktur
BB, para kepala departemen lain, dan pemerintah. Jika ada ketidaksepakatan, kepala bagian
itu harus mengemukakan pendapatnya secara tertulis, sehingga pemerintah bisa memaklumi
masalah tersebut.

Pada tahun 1916 dan 1922 dua penasihat yang penting ditambahkan pada Departemen BB,
yaitu penasihat untuk Urusan Cina dan penasihat untuk Urusan Jepang. Perkembangan yang
terjadi di Cina dan Jepang dan dampaknya terhadap Hindia-Belanda menyebabkan perlunya
penanganan kebijakan di tingkat pusat.

Setelah Wet op de Bestuurshervorming (Undang-Undang Reformasi Pemerintahan)
diumumkan (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1922 no. 216), Departemen BB dibebani
dengan pelaksanaan undang-undang tersebut. Undang-Undang Reformasi itu susunannya
lebih luas dari Undang-Undang Desentralisasi yang pernah disebut sebelumnya. Reformasi,
yang telah diterapkan untuk Nederlandse Provinciewet (Undang-Undang Provinsi Belanda),
memiliki tujuan kenegaraan dan administratif. Dengan perubahan pembagian teritorial yang
ada, maka masyarakat hukum adat otonom yang lebih besar akan tercipta. Masyarakat hukum
adat itu akan bisa mengambil alih tugas-tugas dari badan pemerintah pusat, termasuk sarana
keuangannya. Perubahan itu juga akan berdampak pada aparat pemerintah setempat. Dengan
demikian, wewenang pegawai pemerintahan Eropa akan dialihkan ke pegawai BB pribumi.
Oleh karena undang-undang itu diterapkan dalam skala kecil (baik dalam hal kenegaraan
maupun administratif), maka Departemen BB tetap mempunyai pengaruh.

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan mulai tahun 1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), Gids
voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (ING
22
onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

22
Akses arsip kementerian tersedia dalam bentuk microfiche. Lihat Bab 44 dalam buku panduan ini.
16