Page 22 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

2 Het bestuur in het binnenland (Pemerintahan di dalam

negeri)

Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri) di Hindia-Belanda adalah dualistis.
Ada dua korps pemerintahan: pribumi dan Eropa. Pasal 67 dari Regeringsreglement / RR
(Peraturan Pemerintah) menentukan bahwa masyarakat pribumi sedapat mungkin harus
diperintah oleh para kepala mereka sendiri. Di daerah pemerintahan langsung para kepala ini
diangkat oleh gubernur-jenderal dan di daerah-daerah pemerintahan tidak langsung mereka
diakui.

Jawa dan Madura sebagian besarnya diperintah langsung. Kesatuan pemerintahan pribumi
yang terbesar adalah kabupaten: di awal abad ke-20 ada 70. Para bupati diangkat dari keluarga
bangsawan yang tua, kebanyakan berdasarkan penggantian karena keturunan. Bupati
mengepalai para pegawai pemerintah pribumi dalam daerah jabatannya. Di bawahnya adalah
patih (pejabat penggantinya, juga diangkat oleh gubernur-jenderal), wedono (kepala distrik),
dan asisten-wedono (kepala anak distrik). Menurut instruksi tahun 1859 (Staatsblad van
Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1859 no. 102) salah satu tugas bupati
adalah menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan; mengurus pelaksanaan peraturan,
ditujukan bagi masyarakat pribumi; mengembangkan pertanian dan perawatan kesehatan
(yang terakhir ini dengan menstimulasi kupok atau vaksinasi cacar); mengawasi sekolah-
sekolah pribumi dan para pemuka agama Islam. Tugas-tugas pemerintahan ini
dikombinasikan dengan tugas-tugas di daerah pengadilan pribumi: bupati adalah hakim
kabupaten dan duduk di dewan negara. Ia harus memiliki pengetahuan yang mendasar akan
daerah jabatannya dan pengetahuan itu harus diteruskan kepada para pegawai pemerintah
Eropa: residen, ‘kakak laki-lakinya’, asisten-residen, dan pengawas. Ia tidak diperbolehkan
secara mandiri menetapkan peraturan (pemerintah) tetapi hanya diperbolehkan mengajukan
usulan.

23
Termasuk daerah pemerintahan langsung adalah Vorstenlanden (Keempat Negara Kerajaan)
di Jawa dan wilayah otonom di Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura). Para
pemimpin wilayah otonom itu menjalin perjanjian dengan gubernur-jenderal sebagai wakil
dari kepala negara di Belanda. Dalam perjanjian ini mereka melepas hak kedaulatan untuk
selanjutnya melaksanakan pemerintahan di daerah mereka sebagai Leenman (Vasal).
Perjanjian semacam itu, yang mencakup hak dan kewajiban timbal balik, secara berkala
diperbaharui. Di samping Lang Contract (Kontrak Panjang) di tahun 90-an abad ke-19 beredar
Korte Verklaring (Perjanjian Pendek), yang menjadikan zelfbestuurder (pemimpin wilayah
yang otonom) lebih tergantung kepada pemerintah Hindia. Perjanjian-perjanjian itu
menentukan keleluasaan dari para pegawai pemerintah Eropa. Setelah tahun 1900 keleluasaan

23
Juga lihat penjelasan pada catatan kaki 1 dari Bab 1 dalam buku panduan ini.
21