Page 27 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

Wet op de Bestuurshervorming (Undang-Undang Reformasi Pemerintahan) yang diumumkan
pada tahun 1922 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1922 no. 216), tiga tahun kemudian
berjalan bersama dengan Provinciale- en Regentschapsordonnantie (Ordonansi Provinsi dan
Kabupaten) (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1924, masing-masing no. 78 dan 79).
Pembagian daerah dalam pemerintahan langsung di Jawa dan Madura diganti dengan
pembagian dalam tiga provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Staatsblad van
Nederlandsch-Indië masing-masing 1925 no. 378, 1929 no. 227, 1928 no. 295). Dalam
provinsi-provinsi itu tercakup 36 daerah. Daerah-daerah baru itu kira-kira seluas bagian-
bagian sebelumnya. Jumlah kabupaten naik dari 70 ke 76. Dengan demikian, perbandingan
daerah-kabupaten adalah 1 banding 2. Dalam provinsi, kotapraja merupakan kesatuan
pemerintahan (Stadsgemeenteordonannantie ‘Ordonansi Kotapraja’, Staatsblad van
Nederlandsch-Indië no. 365). Undang-undang itu juga mengatur pembentukan ‘wilayah-
wilayah lain’ (gubernemen). Pada tahun 1936 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1936 no.
68) di Wilayah Luar Jawa dan Madura dibentuk tiga gubernemen: Sumatra, Borneo, dan
Grote Oost (Timur Besar).

Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, yang diangkat oleh gubernur-jenderal. Ia
mengepalai para pegawai provinsi dalam wilayah jabatannya, tetapi juga dapat memberikan
tugas kepada para pegawai pemerintahan. Dialah yang mengangkat para pegawai
pemerintahan mulai pangkat wedono. Bersama dengan College van Gedeputeerden (Dewan
Pemerintahan Harian Provinsi) ia melaksanakan tugas kepengurusan sehari-hari. Ia adalah
ketua Provinciale Raad (Dewan Provinsi). Dewan ini terdiri atas para wakil yang terpilih dan
diangkat dari tiga kelompok masyarakat yang resmi, yaitu masyarakat Eropa, masyarakat
pribumi, dan masyarakat Orang Asing Timur. Dewan itu antara lain mempunyai wewenang
untuk mengangkat pegawai, memungut pajak, menetapkan ordonansi, mewakili provinsi
dalam perkara hukum, mengawasi pengelolaan keuangan dari dewan kotapraja dan dewan
kabupaten. Ordonansi provinsi diumumkan di Provinciaal Blad (Majalah Provinsi) mengenai
provinsi. Gubernur dapat mengusulkan kepada penguasa negeri agar ordonansi yang
bertentangan dengan ordonansi umum dibatalkan atau dihapus.

Residen ‘gaya baru’ dapat disamakan dengan asisten-residen ‘gaya lama’: kepala pemerintah
setempat. Wilayah jabatannya menjadi lebih kecil, kemandiriannya dibatasi sebagiannya oleh
kedudukannya sebagai bawahan gubernur. Ia mengawasi para pegawai pemerintahan dan
gubernemen di wilayah jabatannya, dan di dewan-dewan kabupaten. Ia bertindak sebagai
koordinator di antara pelbagai dinas pekerjaan; ia adalah kepala kepolisian, dan ia menjaga
adanya ketenangan, ketertiban, dan keamanan. Deskripsi tugas asisten-residen ‘gaya baru’
menyerupai tugas dari pengawas ‘gaya lama’: ia tidak memiliki jabatan penguasa lagi tetapi
jabatan administratif. Dalam situasi baru tidak ada lagi pengawas, kecuali di Wilayah Luar
Jawa dan Madura.

Kotapraja dikepalai oleh seorang walikota yang diangkat oleh gubernur-jenderal. Di kota-kota
besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya ia menjalankan tugas kepengurusan sehari-hari
dengan College van Burgemeesters en Wethouders / B&W (Dewan Pemerintahan Harian
Kotapraja). Dewan itu terdiri dari para anggota yang terpilih dan diangkat dari tiga kelompok

26