Page 23 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara
P. 23
itu menjadi lebih besar, di saat zelfbesturen (kepemerintahan wilayah yang otonom) terus
lebih disesuaikan dalam negara kolonial yang berkembang.
Dalam bab ini perkembangan-perkembangan di daerah pemerintahan langsung menjadi pokok
perhatian utama.
Dalam korps pegawai pemerintah Eropa, residen adalah penguasa tertinggi. Ia adalah kepala
pemerintah daerah dan dalam fungsinya itu ia diangkat oleh gubernur-jenderal. Pada abad ke-
20 Jawa dan Madura meliputi 17 daerah. Suatu daerah mencakup dua atau lebih kabupaten:
pada umumnya perbandingannya kira-kira 1 banding 4. Semua pegawai pemerintah Eropa
dan pribumi dan – jika ada – kepala-kepala Orang Timur Asing (Vreemde Oosterlingen)
24
seperti kapten, mayor, letnan Cina dan Arab, dst dalam suatu daerah berada di bawah
residen. Residen juga mengangkat para pejabat Eropa dan pribumi rendahan (mulai tingkat
wedono). Berdasarkan instruksinya tahun 1859 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1859 no.
102) residen bertanggung jawab atas pelaksanaan pengaturan undang-undang dan aturan di
wilayah jabatannya. Dalam hal itu ia harus memperhatikan ‘ketentuan dan perintah’ dari para
direktur dari Centrale Directies / Direktorat Pusat (yang di kemudian waktu dari Departemen-
departemen Pemerintahan Umum). Apabila ada perubahan pemikiran ia dapat membubarkan
atau menghapus aturan-aturan itu: perihal ini harus dilaporkannya kepada gubernur-jenderal.
Juga untuk acara kenegaraan, residen boleh langsung menghubungi penguasa negeri. Ia
memiliki kewenangan menentukan pilihan polisional dan pembuatan aturan dan
mengumumkannya di Javasche Courant. Ia bertanggung jawab atas keuangan daerah; ia
mengatur penjagaan ketenangan, ketertiban, dan keamanan, dan juga mengatur
pengembangan pertanian dan perawatan kesehatan; ia melakukan pengawasan sekolah,
lembaga pengurusan orang miskin dan amal, penjara; ia adalah ketua dewan negeri pribumi
dan sebagai residentsrechter (hakim residen) mengadili orang-orang Eropa. Dalam
menjalankan fungsinya ia harus sebanyak mungkin bertumpu pada aparat pemerintah pribumi
dan memperhitungkan advis bupati. Ia diharapkan menstimulasi pegawai Eropa bawahannya
untuk mendalami bahasa, negeri, dan rakyatnya, dan bahkan juga untuk menyumbang
peluasan pengetahuan yang ada tentang wilayah jabatannya. Tentang yang terakhir, antara
lain Memories van Overgave (Memori Serah-Terima) menyatakan bahwa residen di saat turun
dari jabatannya merancang penggantinya. Asisten-residen, diangkat oleh gubernur-jenderal,
sebagai kepala pemerintah setempat mengepalai suatu bagian daerah. Bagian daerah itu dalam
aturan luasnya sebesar kabupaten. Secara hierarkis pemerintahan asisten-residen sebanding
dengan bupati. Kewenangannya tidak disebut dalam instruksi tersendiri, tetapi disimpulkan
dari instruksi residen.
Pada akhirnya pengawas berada di bawah asisten-residen. Di Jawa dan Madura gelar
menunjukkan golongan, bukan fungsinya. Pengawas tidak menjalankan wewenang. Sebagai
perantara antara pemerintah Eropa dan pribumi ia menduduki posisi inti. Pekerjaannya
24 Para kepala dari kelompok Orang Timur Asing diangkat oleh gubernur-jenderal di daerah-daerah tempat
banyak teman senegaranya tinggal. Mereka menerima instruksi dari kepala pemerintah daerah. Tugas mereka
terbatas pada penjagaan ketertiban dan keamanan dan pemungutan pajak. Mereka tidak memiliki kewenangan
menetapkan ordonansi dan hukum. Sejauh diketahui, tidak ada banyak bahan pustaka tentang para pejabat
pemerintah ini. Lihat Ph. Kleintjes (1933) dan M. Lohanda (2001).
22