Page 29 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

yang terkenal sebagai ‘Taakverdeling’ (Pembagian tugas) (Staatsblad van Nederlandsch-Indië
1931 no. 378).

Lagi-lagi pembagian kepemerintahan mengalami perubahan. Jumlah daerah dipotong
setengahnya menjadi 19. Kabupatenan dibagi ulang: jumlahnya dikecilkan dari 76 menjadi
39. Hal ini memberikan dampak bahwa kabupatenan itu menjadi besar. Selanjutnya
perbandingan karesidenan-kabupaten tetap 1 banding 2. Residen mendapatkan wilayah
jabatan lebih besar. Kewenangannya tetap sama, tetapi tugasnya menjadi lebih berat karena
wilayah jabatannya lebih luas. Asisten-residen mendapatkan kembali wewenang
kepemerintahan: ia harus memberikan penerangan dan advis kepada bupati, dan ia menjadi
pemimpin harian kepolisian lapangan. Banyak asisten-residen menjadi anggota Dewan
Kabupaten. Pengawas ada lagi. Baik pengawas maupun asisten-residen dalam kedudukannya
yang baru dapat menjadi gangguan bagi bupati, dan mereka dapat merintangi bupati dalam
menjalankan pekerjaannya yang mandiri. Namun, banyak bupati muda berpendidikan baik
dan mampu membela diri dengan kokoh. J. van Baal menceritakan ingatannya tentang
seorang bupati yang secara teratur menegur seorang asisten-residen yang malas dengan cara
26
kebapakan.

Dalam praktek diupayakan untuk menjaga kedua situasi pemerintahan itu terpisah. Aparat
pemerintahan pribumi mengerjakan urusan desa, pendidikan pribumi, perawatan kesehatan,
penerangan pertanian, dan pemungutan pajak. Korps BB Eropa pada prinsipnya menjalankan
kepengurusan tentang orang-orang Eropa dan Timur Asing, dan hanya mencampuri kelompok
pribumi jika kepentingannya bersinggungan dengan kepentingan dua kelompok masyarakat
lainnya. Hal ini misalnya terjadi dengan urusan tanah. Pada dasawarsa terakhir sebelum
Perang Dunia Kedua, dualisme dengan cepat tidak mendapatkan arti lagi. Oleh karena sistem
itu sampai saat terakhir tetap dipertahankan, maka Hindia-Belanda, terutama di tahun 30-an,
dicirikan sebagai Beamtenstaat (Pemerintahan birokratis teknokratis).

Arsip dan sumber yang tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun
1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), Gids voor
de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (ING
onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Arsip kementerian pada prinsipnya hanya mencakup pelbagai laporan dan advis dari para
pegawai pemerintahan Eropa, khususnya residen, gubernur, dan asisten-residen. Kadang-
kadang pada berkas-berkas ini ditambahkan laporan pegawai pemerintahan pribumi. Ada
laporan dari pengawas, terutama orang-orang yang bekerja di Wilayah Luar Jawa dan

26
J. van Baal (1986-1989), Ontglipt verleden, verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging (2 jilid;
Franeker: Wever). Lihat I, hlm 339.
28