Page 15 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

1 Het Departement van Binnenlands Bestuur (Departemen

Pemerintahan Dalam Negeri)

Dalam Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tanggal 21 September 1866 (Staatsblad van
Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1866 no. 127) dibentuk empat
departemen pemerintahan umum. Departement van Binnenlands Bestuur / BB (Departemen
Pemerintahan Dalam Negeri) adalah salah satu di antaranya. Tujuan pendirian departemen
tersebut adalah agar ada penstrukturan kebijakan dalam negeri yang lebih baik. Badan
pemerintahan yang baru itu mempunyai lapangan kerja yang luas, sepenuhnya seperti yang
diharapkan oleh Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) I.D. Fransen van de
Putte (1863-1866, 1872-1874). Sejumlah tugas menyangkut pendirian dan pengelolaan
pemerintahan dalam negeri, melakukan kerja sama dengan dan mengawasi pegawai
pemerintah Eropa dan pribumi, dan melakukan penjalinan hubungan dengan inlandse vorsten
en groten (raja dan petinggi pribumi). Sistem pemerintahan bersifat dualistis. Pasal 67 dari
Regeringsreglement / RR (Peraturan Pemerintah) memutuskan bahwa penduduk pribumi,
selama situasinya memungkinkan, sebisa mungkin harus dibiarkan di bawah wewenang
kepala daerah mereka sendiri. Para kepala itu harus diangkat atau diakui oleh gubernur-
jenderal. Dengan cara demikian, di daerah pemerintahan-langsung Jawa dan Madura para
bupati diangkat, dan dengan cara yang sama para kepala Vorstenlanden (Keempat Wilayah
21
Kerajaan) di Jawa dan para kepala wilayah otonom (kebanyakan di Buitengewesten
‘Wilayah Luar Jawa dan Madura’) diakui. Para pegawai pemerintah pribumi dan
zelfbestuurders (para pemimpin wilayah yang otonom), bekerja sama dengan kolega Eropa
mereka pada berbagai tataran.

Departemen juga mengambil alih tugas berbagai direktorat, yang bekerja pada masa
Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa), terutama Directie der Cultures en Landelijke Inkomsten
(Direktorat Budidaya Tanaman dan Pendapatan Negeri): menyangkut antara lain
‘gouvernementscultures, meer in het algemeen de landbouw, de veeteelt, het bosbeheer en de
herendiensten’ (budidaya tanaman pemerintah, yang lebih umum adalah pertanian,
peternakan, pengelolaan hutan, dan kerja pengabdian); ‘het verhuren van
gouvernementsgronden (aan particuliere ondernemers)’ (penyewaan tanah pemerintah kepada
pengusaha swasta); ‘kadastrale aangelegenheden en statistiek’ (perihal kadastral dan statistik);
‘de opslag en verkoop van gouvernementsproducten, het beheer van ’s lands pakhuizen’
(penyimpanan dan pembelian produk-produk pemerintah, pengelolaan gudang negeri); ‘de
brieven- en paardenposterij, de pakketvaart, het vervoer van gouvernementsreizigers’ (dinas
pos persuratan berkuda, dinas pelayaran (pelayanan pos), angkutan bagi pegawai
pemerintahan yang melakukan perjalanan dinas); ‘schutterijen en inlandse korpsen’
(pertahanan sipil / hansip dan korps pribumi); ‘pandelingschap (schuldslavernij)’
(perbudakan); ‘zeeroverij’ (perompakan); ‘strandvonderij’ (perihal barang temuan pantai); ‘de
uitroeiing van tijgers en krokodillen’ (pemberantasan harimau dan buaya).

21
Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Paku Alam.
14