Page 10 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

yang tadi telah disebutkan, dan kaarten- en tekeningenmateriaal (bahan-bahan kartu dan
15
gambar).

Ministeriearchief (arsip kementerian) terkait dengan isinya, juga dibuat lebih mudah
pengaksesannya. Pada tahun 1960 Historisch Genootschap (Ikatan Sejarah) memberikan tugas
kepada suatu komisi untuk menerbitkan sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah
Hindia-Belanda sekitar tahun 1900-1942. Periode itu dikenal sebagai periode Ethische
Politiek (Politik Etis), yang bertujuan meningkatkan masyarakat pribumi dalam hal ekonomi,
16
sosial, dan budaya secara lebih sistematis daripada sebelumnya. Publikasi-publikasi sumber
tersebut memiliki ciri apologetis: memberikan imbangan terhadap penulisan sejarah
17
‘tendensius’ tentang Indonesia di luar negeri. Pada tahun 1963-1982 para mantan pegawai
pemerintahan kolonial menyusun publikasi-publikasi sumber mengenai ‘onderwijsbeleid’
(kebijakan pendidikan), ‘staatkundige ontwikkeling’ (pengembangan kenegaraan),
‘nationalistische beweging’ (gerakan nasionalis), dan ‘economisch beleid’ (kebijakan
18
ekonomi). Tempat ditemukannya dokumen yang dimuat, juga berlaku sebagai titik awal
untuk penelitian lebih lanjut.

Dengan buku panduan penelitian ini diupayakan agar isi arsip Ministerie van Koloniën dapat
diakses dari sudut pandang institusional: aparat pemerintahan kolonial Hindia. Buku panduan
ini berisi ‘biografi-biografi’ singkat dari departementen van algemeen bestuur (departemen-
departemen pemerintahan umum), beberapa gouvernementsdiensten (dinas pemerintah), dan
regeringsadviseurs (penasihat-penasihat pemerintah). Sejarah dari organisasi-organisasi ini
dan para fungsionarisnya ditempatkan dalam pengembangan negara kolonial: untuk hal ini
dibahas dalam bab tersendiri. Sebagian dari laporan, surat, dan advis yang diberikan kepada
gubernur-jenderal oleh para kepala departemen, kepala dinas, dan penasihat, dikirimkan dari
Batavia ke kementerian di Den Haag. Setelah ditangani, berkas-berkas itu disimpan dalam
arsip. Untuk mencari berkas-berkas itu harus digunakan indices (indeks). Indeks itu
memperlihatkan berkas-berkas yang dikelompokkan per rubrik dengan menyebutkan tanggal
dan nomor selesai ditangani. Dalam buku panduan dibuat suatu pengaitan antara tugas dan
wewenang dari dinas-dinas dan para fungsionaris di satu sisi dan di sisi lainnya dengan judul
rubrik dalam indeks. Acuan-acuan hanya memberikan indikasi, tidak mencakup keseluruhan.
Acuan-acuan itu berhubungan dengan indeks dari openbaar verbaalarchief (arsip verbal
umum), yang hampir selalu menjadi tempat pertama untuk mencari. Penataan
ministeriearchief dipaparkan secara rinci oleh Otten.

15
Untuk informasi lebih rinci lihat Bab 44 ‘Geraadpleegde bronnen, met toelichting’ (Sumber yang digunakan,
dengan penjelasan) dalam buku panduan ini.
16 Lihat dalam Kata Pengantar pada S.L. van der Wal ed. (1963), Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-
1940 ; Groningen: Wolters, hlm. IX: ‘… meer stelselmatig dan te voren de verheffing van de inheemse
bevolking in economisch, sociaal en cultureel opzicht’.
17
Lihat E.B. Locher-Scholten (1996), ‘Een bronnenpublicatie als signaal van koloniaal trauma? Ontstaan en
ontvangst van de Officiële bescheiden‘, Bijdragen en Mededelingenbetreffende de geschiedenis der Nederlanden
Vol. 111 No. 4, hlm. 473-492, catatan 13.
18
Lihat untuk informasi lengkapnya di Bab 44 dalam buku panduan ini.
9