Page 6 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942

Pengantar

Dalam buku panduan ini periode ± 1850 hingga ± 1940 menduduki tempat utama. Pada paruh
kedua abad ke-19 telah diletakkan dasar untuk negara kolonial. Dengan adanya perubahan
dalam undang-undang dasar tahun 1848, campur tangan raja terhadap tanah jajahan berakhir.
Mulai saat itu, Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) yang bertanggung
jawab.

Perubahan ini tercermin dalam Regeringsreglement / RR (Peraturan Pemerintah) yang baru
1
(1854), yang diberlakukan pada tahun 1855. Pasal 64 dari Indische Grondwet (Undang-
Undang Dasar Hindia) berisi ketentuan bahwa ‘verschillende takken van het algemeen
bestuur’ (berbagai tugas dari pemerintahan umum) akan dikelola oleh para direktur. Mereka
akan melaksanakan tugas di bawah perintah dan pengawasan dari gubernur-jenderal. Raja
akan menentukan jumlah direktur, berikut tugas dan tanggung jawab mereka. Reorganisasi
pemerintahan itu diberlakukan setelah diumumkannya Indische Comptabiliteitswet (Undang-
2
Undang Perbendaharaan Hindia). Di dalam undang-undang itu antara lain ditentukan, bahwa
setiap bab anggaran pengeluaran tidak boleh mencakup lebih dari satu bagian pemerintahan
umum. Jumlah departemen dan bidang pekerjaan mereka harus ditentukan dalam undang-
3
undang. Dengan Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tanggal 21 September 1866 didirikan
empat departemen: Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri); Onderwijs, Eredienst
en Nijverheid (Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan); Burgerlijke Openbare Werken
(Pekerjaan Umum Sipil); dan Financiën (Keuangan). Pada tahun 1870 ditambahkan lagi
4
Justitie (Kehakiman).

Departemen-departemen tersebut menggantikan keempat direktorat, yang tidak lama setelah
pelaksanaan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) diberlakukan. Dengan pembentukan
departemen-departemen itu, pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih jelas. Di dalam situasi
lama masalah-masalah yang berada di luar bidang kerja direktorat-direktorat, diajukan kepada
seorang (hoofd)commissie (komisi kepala) yang berada di bawah kepemimpinan seorang
anggota Raad van Indië (Dewan Hindia) atau dipercayakan penanganannya kepada seorang
5
fungsionaris khusus. Meningkatnya perhatian terhadap urusan pemerintahan berkaitan
dengan keputusan untuk menghentikan Cultuurstelsel secara bertahap (pasal 55 RR).
Cultuurstelsel diberlakukan pada tahun 1830 dengan maksud untuk menjadikan tanah jajahan
Hindia menguntungkan dengan cara mengekspor tanaman pertanian tropis. Pemerintah kala
itu bertindak sebagai pengusaha, seperti halnya dalam periode VOC. Keuntungan dari
penjualan produk, batig slot (saldo keuntungan), sebagian besar masuk dalam kas negara

1
Staatsblad van Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1855 no. 2.
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1864 no. 106. Undang-undang ini diberlakukan pada tahun 1867.
2
3
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1866 no. 127.
4
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1870 no. 42.
5
Lihat Bab 21 dalam buku panduan ini.
5