Page 8 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

‘Voogdijpolitiek’ (Politik perwalian), begitulah disebutnya oleh orang pada zaman itu,
mengakibatkan adanya peluasan dan pengintensifan urusan pemerintah. Proses itu disertai
dengan modernisasi dan spesialisasi. Demikianlah, pada tahun 1904 didirikan Departement
van Landbouw (Departemen Pertanian), yang kemudian ditambah dengan Nijverheid en
Handel (Industri Kerajinan dan Perdagangan), dan pada tahun 1907 didirikan Departement
9
van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah).

Aparat negara kolonial semakin banyak menawarkan lapangan kerja bagi pegawai baru dari
kalangan elite Indonesia berpendidikan barat yang berasal dari kelas (bangsawan) priyaji yang
lebih rendah dan kelas menengah yang muncul.

Krisis ekonomi global pada tahun 1930 memaksa pemerintah Hindia mengambil tindakan
drastis dan langkah yang lebih efektif dalam bidang sosial-ekonomi. Dalam rangka itu
berlangsung reorganisasi pemerintahan besar yang ketiga pada tingkat pusat: penggantian
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Industri
Kerajinan, dan Perdagangan) menjadi Departement van Economische Zaken (Departemen
Urusan Ekonomi), dan penggabungan antara Departement van Burgerlijke Openbare Werken
(Departemen Pekerjaan Umum Sipil) dan Departement van Gouvernementsbedrijven
(Departemen Perusahaan Pemerintah) menjadi Departement van Verkeer en Waterstaat
10
(Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) yang baru (1933).

Di tahun 20-an dan 30-an Politik Etis mendapat tekanan. Hal itu menyebabkan negara
kolonial kehilangan dukungan sosial. Guncangan yang disebabkan Perang Dunia Pertama dan
Revolusi Rusia di kalangan luas, membuat munculnya kebijakan yang menempatkan
penegakan wibawa Belanda sebagai hal utama. Krisis ekonomi 1920 dan 1930 memperkuat
kecenderungan itu. Penghematan yang drastis meredam program-program reorganisasi.
Ketenangan dan ketertiban dianggap sebagai syarat yang penting untuk menarik investor.
Dalam hubungan itu, seorang mantan Adviseur voor Inlandse Zaken (Penasihat untuk Urusan
11
Pribumi) menyebutnya sebagai politiestaat (negara kepolisian). Kalangan elite pemerintahan
Indonesia dan nasionalis Indonesia berbalik melawan penguasa kolonial.

9
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1904 no. 380; 1907 no. 406; 1911 no. 467 dan 480.
10
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1933 no. 509.
11
Lihat Bab 22 dalam buku panduan ini.
7