Page 183 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

35 Het Departement van Economische Zaken (Departemen

Urusan Ekonomi)

Dengan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 22 Desember 1933
(Staatsblad van Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1933 no. 509),
Departement van Economische Zaken / EZ (Departemen Urusan Ekonomi) didirikan.
Departemen itu mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1934. Krisis ekonomi tahun 1929 dan
depresi yang terjadi berikutnya sangat memukul Hindia-Belanda. Ekspor produk pertanian
dan bahan baku merosot tajam. Nilai gulden yang mahal pada saat itu adalah bencana bagi
Hindia. Persediaan menumpuk. Pendapatan baik dari perusahaan besar barat maupun dari
pertanian rakyat Indonesia menurun. Karyawan dipecat dalam skala besar. Industri Indonesia,
terutama masih merupakan industri rumah, terancam oleh impor besar tekstil Jepang yang
murah. Desa-desa tidak bisa lagi menyerap pengangguran. Pemerintah mendapat penghasilan
yang kurang dari pajak dan penjualan produk pemerintah. Departemen baru tersebut
merupakan alat penting dalam usaha membelokkan arah spiral yang menurun.

Paket tugas Departemen EZ sebagian besar diambil alih dari Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel / LNH (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan).
Lapangan kerjanya meliputi ‘land- en tuinbouw’ (pertanian dan perkebunan), ‘veeteelt en
visserij’ (peternakan dan perikanan). Dengan mengadakan penyuluhan, pendidikan (terutama
pendidikan pertanian), dan penelitian diharapkan ada peningkatan kualitas dan peningkatan
produksi. Departemen itu juga mengeluarkan perizinan untuk memancing antara lain kerang
mutiara dan bunga karang, dan juga memberikan ‘huur- of pachtcontracten’ (kontrak sewa)
untuk pengumpulan sarang burung yang dapat dimakan (walet), kelelawar, dan sarang telur
penyu. Pengamatan perdagangan dalam dan luar negeri dimasukkan dalam statistik
perdagangan. Materi statistik lainnya juga dikumpulkan. Sebagai ilustrasi untuk perubahan
dari kebijakan laissez-faire menuju kebijakan ekonomi terpimpin adalah kewenangan untuk
mengambil tindakan terhadap perdagangan, budidaya tanaman, dan industri ‘di dalam
keadaan luar biasa’. Industri besar dan eceran dalam negeri juga harus dimajukan. Dari
Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah) diambil
alih: ‘het beheer van landsondernemingen van land- en mijn bouw’ (pengelolaan perusahaan
negara pertanian dan pertambangan); ‘de verkoop van de betreffende producten’ (penjualan
produk dari perusahaan itu); dan ‘de landsdrukkerij’ (percetakan negara). Yang terakhir:
‘boswezen’ (perhutanan) dan ‘ijkwezen’ (jawatan tera) ditempatkan bersama ‘centrale
aanschaffingsdienst’ (dinas pengadaan pusat) pada Departemen EZ.

Di dalam Departemen EZ, kepala kepegawaian memegang peran terpenting. Bersama dengan
staf kecil, dia membantu direktur dan mengatur agar tugas terpenuhi secara efisien . H.J.
Mook adalah orang pertama yang menempati pos ini, yang baginya adalah merupakan batu
loncatan menuju Direktorat EZ (1937).

182