Page 92 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara
P. 92

16  R.K.A. Bertsch (1890-1987)


               Rudolf Karel August Bertsch (1890-1987) menjadi pegawai pemerintah pada tahun 1911. Dia
               adalah controleur (pengawas) di Pasuruan (sampai  tahun 1917) dan di salah satu
                              36
               Vorstenlanden,  Surakarta (1917-1920). Pada tahun 1927 ia kembali ke Surakarta sebagai
               asisten-residen. Setelah diberlakukannya Wet op de Bestuurshervorming  (Undang-Undang
               Reformasi Pemerintahan) pada tahun 1925, asisten-residen di Jawa tidak memiliki
               bestuursressort (wilayah pemerintahan) sendiri lagi: ia adalah pegawai administrasi untuk
               residen. Demikian yang terjadi dengan Bertsch. Awalnya, ia sibuk dengan urusan pertanian;
               pada tahun 1928 ia ditempatkan pada dinas pemerintahan umum. Atas permintaan residen, ia
               menyusun satu kumpulan kontrak politik yang terjadi sejak mulai masa kontrak VOC dengan
               susuhunan. Satu eksemplar kontrak itu tersimpan dalam arsipnya. Pada tahun 1929 menyusul
               pemindahannya ke bestuursdienst van het gouvernement Midden-Java (dinas pemerintahan
               gubernemen Jawa Tengah) sampai tahun 1931. Dua tahun kemudian ia menjadi residen,
               pertama-tama di Kediri (1933-1934), kemudian di Malang (1934-1935, 1936-1937). Ia
                                                                                       37
               mengakhiri karirnya sebagai gubernur provinsi Jawa Tengah (1937-1939).

               Provinsi Jawa Tengah (1929) mulai berfungsi pada tanggal 1 Januari 1930. Bertsch menjabat
               ketua Provinciale Raad (Dewan Provinsi) dan College van Gedeputeerden (Dewan
               Pemerintahan Harian Provinsi). Ia bertugas mengawasi kegiatan pemerintahan di
               regentschappen (kabupatenan) dan stadsgemeenten (kotapraja) di wilayah jabatannya.
               Keputusan dari dewan provinsi dan dewan pemerintahan hariannya, yang dalam
               pandangannya bertentangan dengan peraturan umum atau dengan kepentingan umum, untuk
               pembatalan dan penghapusannya harus diajukan kepada gubernur-jenderal.

               Arsipnya berisi salinan Provinciaal Blad van Midden-Java (Majalah Provinsi Jawa Tengah)
               dari bulan Desember 1939 dengan sebuah laporan tentang turunnya dari jabatan. Dalam
               pidato-pidatonya diungkapkan keterlibatannya dengan pertanian, perikanan sungai,
               pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, dan seringnya ia mengadakan kontak dengan
               penduduk. Dalam sebuah memorandum, yang ditulisnya pada akhir masa jabatannya (salinan
               dalam arsipnya), ia memperingatkan pelaksanaan perubahan yang dilakukan dalam tempo
               yang terlalu cepat:

               Een juiste methode van welvaartsbevordering zal … voortdurend acht moeten slaan op de mate,
               waarin de aanbevolen maatregelen zich in hoofd en hart der bevolking een plaats gaan veroveren.
               Eerst dan is er plaats voor meerjarenplannen, mits ook deze bij voortduring op hun invloed en
               gevolgen getoetst worden … Het is niet de plicht om belastingen te betalen, welke den Javaan het
               meest bezwaart, doch wel de tallooze herhaalde aanslagen op zijn rust, de vele experimenten waarin
               men hem betrekt om zijn levensdoeleinden te verbeteren, de zucht om hem vooruit te helpen … naar
               westersch inzicht.

               36
                 Empat kerajaan di Jawa: Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan
               Kerajaan Paku Alam.
               37
                 Lihat Bab 2 dalam buku panduan ini.
                                                                                                        91
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97