Page 347 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas
tahun
Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, jelas bahwa pem-
berian hak kepada masyarakat itu langsung disertai dengan pem-
berian kewajiban. Sebaliknya, kewajiban bagi negara langsung
didahului dengan pengakuan hak-haknya. Hal itu menyulitkan
bagi warga miskin dan bodoh untuk menuntut hak-haknya,
sebab dengan enteng pemerintah akan mengatakan, bukankah
kamu juga turut menanggung keberlangsungan pendidikan?

Ketidakjelasan dalam pengaturan mengenai hak dan kewa-
jiban bagi warga negara maupun bagi negara inilah yang sejak
awal perumusan RUU Sisdiknas sudah digugat oleh penulis.
Sayang, wacana yang berkembang dalam soal RUU Sisdiknas
hanya soal pendidikan agama yang dalam praktiknya justru
tidak menimbulkan masalah yang krusial. Sebaliknya, upaya
penghapusan hak-hak bagi warga dan penghapusan kewajiban
negara yang dalam implementasinya amat bermasalah, justru
dalam perdebatan RUU Sisdiknas coba ditutupi. Inilah sebetul-
nya kehebatan negara yang mampu membelokkan isu dasar RUU
Sisdiknas ke isu yang provokatif, sehingga tujuan negara untuk
melepaskan tanggung awab atas pendidikan warganya itu dapat
j
berlangsung mulus karena masyarakat sudah terfragmentasi ke
dalam kelompok-kelompok primordialisme dan sektarianisme
yang sengaja dihembuskan untuk mengalihkan isu. Sekarang,
yang pro maupun yang kontra kecele. Tapi terus mau apa?