Page 343 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

mereka yang miskin dan bodoh itu justru ditumpukan kepada
para penyelenggara pendidikan swasta yang miskin dan tidak
mendapatkan bantuan dari negara.

Negara juga wajib mendorong masyarakat agar mereka
yang secara ekonomis mampu lebih baik memilih sekolah di
swasta, sehingga semakin banyak ruang yang tersedia di
sekolah-sekolah negeri bagi golongan miskin dan bodoh. Bahkan
kalau kita mau berpikir ideal, sekolah-sekolah negeri itu memang
untuk publik (publik tidak dibatasi oleh stratifikasi sosial),
s e d a n g k a n mereka yang ingin b e r k o m p e t i s i secara ketat
dipersilakan bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang bagus.
Bagi penulis, jauh lebih baik bila sekolah-sekolah swasta kecil
tidak bermutu itu ditutup, dan a n a k - a n a k m i s k i n - b o d o h
ditampung di sekolah-sekolah negeri semua, sedangkan swasta
yang boleh hidup hanya sekolah-sekolah swasta yang bermutu
saja. Daripada membiarkan anak-anak yang miskin dan bodoh
tetap bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang tidak bermutu,
disiplin rendah, dan biayanya relatif tinggi. Ini sangat tidak adil.

Ironis juga, bila negara yang diberi mandat untuk mencer-
daskan warganya justru lebih memfasilitasi orang-orang yang
sudah pintar dan kaya. uga guru-guru yang dibayar oleh nega-
J
ra justru mendidik anak-anak yang sudah pintar, sedangkan
"
guru-guru swasta kecil yang bayarannya dengan ucapan terima
kasih" malah diberi tugas untuk memintarkan orang-orang yang
miskin dan bodoh.

Ajfirmative action itu tidak hanya untuk tingkat SMP-SMTA
saja, tapi juga pendidikan tinggi negeri. Sebab, tanpa kebijakan
ajfirmative action, sulit dibayangkan anak-anak yang miskin dan
bodoh itu akan mengenyam pendidikan tinggi, karena sistem
yang ada tidak memberikan jalan sedikit pun kepada mereka.
Padahal kalau mereka difasilitasi, sangat mungkin kepandaian
mereka akan meningkat tajam. Sebab, kebodohan mereka lebih
disebabkan ketiadaan fasilitas yang mendukungnya.