Page 341 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

payah untuk memperoleh angkutan umum yang mau meng-
angkut mereka dengan ongkos tarif pelajar. Sebab, tarif khusus
bagi pelajar ternyata tidak menolong mereka; sebaliknya justru
menciptakan beban baru bagi mereka.

Akumulasi kekecewaan demi kekecewaan itu kemudian
memupuk naluri agresivitas mereka, yang kemudian dengan
mudah dapat dipancing untuk tawuran. Begitu terkena gesekan
sedikit, mereka langsung tawuran. Dan gesekan yang memicu
timbulnya tawuran itu, biasanya terjadi saat para pelajar menung-
gu bus kota di halte yang begitu lama. Dalam suasana otak yang
j
bunek dan iwa yang frustasi menunggu angkutan umum yang
mau mengangkut, mereka mudah sekali dipancing untuk tawur-
an. Dengan kata lain, tawuran pelajar itu tidak memiliki kaitan
logis dengan tingkat pemahaman agama mereka, melainkan
dengan masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang mere-
ka rasakan, baik di rumah maupun di sekolah.

Kondisi serupa terjadi pada PTN kita. PTN hanya meng-
akomodasi anak-anak pintar sekaligus kaya serta anak bodoh
tapi kaya. Anak-anak pintar tapi miskin, peluangnya sekarang
semakin terbatas. Apalagi anak-anak bodoh dan miskin, tidak
ada ruang ama sekali di pendidikan tinggi di Indonesia, apalagi
s
PTN. Perubahan status PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara
(BHMN) semakin menutup peluang anak-anak miskin dan bo-
doh untuk memperoleh akses pendidikan tinggi karena mereka
dianggap tidak pantas masuk PT. Padahal, bagaimana mungkin
yang miskin dan bodoh ini dapat mengubah nasibnya sehingga
keturunannya bisa kaya dan pintar, bila negara tidak pernah
menyediakan kesempatan sedikit pun kepada mereka?

Uraian di atas jelas, bahwa pendidikan nasional, negeri mau-
pun swasta, dari SD-PT, hanya menciptakan kesenjangan sosial
sekaligus kemiskinan struktural. Sebab, anak-anak bodoh dan
miskin itu setelah lepas dari sekolah hanya bekerja sebagai buruh
pabrik, buruh bangunan, buruh tani, buruh serabutan, atau
pekerja sektor informal, yang pendapatannya selain kecil, juga

344