Page 342 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 342

tidak  stabil  dan  rawan  PHK  atau  kena  gusur.  Mereka  pun  meni-
                                                                      s
               kah dengan   pasangan yang berasal dari   kelas sosial ama   rendah,
               sehingga  hanya   mereproduksi    kemiskinan   dan  kebodohan   saja.
               Sedangkan    anak-anak   ketiga  golongan   tadi  bekerja  di  sektor-
               sektor  zohite  color  dengan  gaji  tinggi  dan  fasilitas  lengkap,
               sehingga  anak-anak   mereka   kelak  tumbuh   dalam  suasana   yang
               kondusif  untuk   pintar,  maju,  dan  kaya,  melebihi  orang  tuanya.

                    Kebijakan  pendidikan nasional yang tidak adil    itu jelas  perlu
               diubah  agar lebih  adil  dan  manusiawi.  Negara  tidak  boleh  hanya
               memfasilitasi   kelompok-kelompok       mampu     saja,  tapi  semua
               kelompok    kelompok   masyarakat   wajib  difasilitasi.  Konsekuensi
               dari  sikap  politis  yang  semacam  itu  adalah,  semua   kebijakan
               yang  tidak  mendukung     terciptanya  sistem  yang  adil  itu  harus
               digugat   dan  diubah   agar  menjadi   lebih  berkeadilan.  Negara
               wajib  menerapkan    kebijakan   affirmative  action  guna  menampung
               anak-anak   yang   miskin  dan  bodoh   tersebut.  Caranya,   negara
               memberikan    alokasi  ruang  yang  cukup   bagi  kaum   miskin  dan
               bodoh   untuk  bisa  bersekolah  di  sekolah-sekolah  negeri.  Jangan
               sampai  sekolah-sekolah   negeri  yang  dibiayai  oleh  negara  justru
               dihuni  hanya  oleh  anak-anak  orang  kaya  saja.  Sebaliknya,  yang
               miskin  justru  harus  bersekolah  di  sekolah-sekolah  swasta  kecil
               yang  biayanya   mereka   pikul  sendiri.


                    Bila  sistem  penerimaan   murid   baru  yang   ada  selama  ini
               tidak  memungkinkan     anak-anak   miskin   dan  bodoh  bersekolah
               di  sekolah-sekolah  negeri,  maka  secara  otomatis  sistem  peneri-
               maan   murid  baru  itu  wajib  diubah.  Bukan  hanya  menggunakan
               sistem  tunggal  dalam  bentuk  tes  ujian  masuk,  tapi  juga  menda-
               sarkan  pada  kemampuan     sosial  ekonomi  calon  murid.  Bila  kita
               mengacu    pada  tugas  negara  untuk  mencerdaskan   bangsa,  maka
               hukumnya     wajib  bagi  pemerintah  untuk  menerima   semua   anak
               yang  bodoh  dan  miskin  itu  bersekolah  di  sekolah  negeri.  Sebab,
                                            j
               kalau  institusi  negara  dan uga  pegawai   negara  saja  tidak  mau
               memandaikan      mereka,   lalu  siapa  yang  wajib  memandaikan
               mereka?    Sangat  tidak  adil  bila  beban  untuk   mencerdaskan
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347