Page 344 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

Sayang, meskipun rasional, pemikiran di atas sulit diterima
oleh pengambil kebijakan. Dirjen Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah, Indra Jati Sidi, misalnya, langsung menolak gagasan
penulis itu. Menurutnya, kebijakan itu dapat berakibat pada
merosotnya mutu pendidikan nasional. Ia mencontohkan, SMA
I Jakarta tempat ia bersekolah. Dulu pada zamannya, 70% lulusan
dari S M A I Jakarta bisa diterima di ITB dan UI, tapi setelah
diterapkan sistem rayon persentase yang diterima di ITB dan
UI menurun dratis.

Argumen Pak Dirjen itu betul. Tapi ia lupa bahwa menu-
runnya mutu di SMA tersebut berarti meningkatnya mutu di
s
tempat lain, ehingga persentase lulusan SMA lain yang diterima
di ITB dan UI pun meningkat. Atau bahkan semula tidak ada
s
sama sekali yang diterima di ITB dan UI, ekarang menjadi ada.
Terbukti UI dan ITB tidak pernah kekurangan calon mahasiswa
yang memenuhi syarat untuk dapat diterima. Dengan kata lain,
di sini terjadi pemerataan mutu pendidikan nasional.

Bagi penulis, kebijakan affirmativeaction ini selain lebih efek-
tif, karena bersifat massif di seluruh negeri, uga mengembalikan
j
peran negara pada tugas pencerdasan bangsa. Tidak ada alasan
bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan mandat yang diberi-
kan kepadanya. Sekolah-sekolah negeri itu memang didirikan
untuk melayani semua warga, baik yang kaya, miskin, pintar,
dan bodoh. Bukan hanya yang kaya dan pintar saja. Sulit sekali
bagi kaum miskin dan bodoh untuk memperoleh layanan pendi-
dikan bila negara sendiri tidak menciptakan kebijakan yang
kondusif.

Justru, tugas negara yang utama adalah mencerdaskan mere-
ka yang bodoh dan miskin itu. Orang yang miskin dan bodoh
adalah bagian dari warga negara yang sah dan wajib diberikan
hak-hak sosial dasarnya oleh negara. Negara melakukan pelang-
garan HAM bila tidak memenuhi hak-hak dasar mereka. Lagi
pula, bila negara menolak tugas tersebut, maka untuk apa harus
ada negara dan harus ada Departemen Pendidikan?