Page 166 - Buku Kemdikbud Ki Hadjar Dewantara
P. 166

jika memasukkan anaknya sekolah di Tamansiswa. “Vrijbijljet”
            (Kartu Percuma) anak pegawai Kereta  Api  yang menjadi

            murid Tamansiswa dicabut. “Kindertoelage” (Tunjangan anak)
            pegawai  negeri dicabut  jika terus menyekolahkan  anaknya  di
            Tamansiswa, disusul “Loon Belasting” (pajak upah). Namun
            Tamansiswa  menolak dan tidak mau membayar, karena sistem
            hidup keluarga Tamansiswa tidak mengenal hubungan majikan
            dan buruh, Tidak mengenal upah tetapi  “nafkah”. Setelah lima
            tahun terus-menerus Tamansiswa di bawah pimpinan Ki Hadjar

            Dewantara melawannya, akhirnya pajak upah dibebaskan pada
            15 JUli 1940, Pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengakui
            aturan hidup kekeluargaan Tamansiswa.
                   Perjuangan dan peran Ki Hadjar Dewantara pada masa
            Pemerintahan  Balatentara  Jepang sampai  dengan Pemerintah
            RI, berturut-turut sebagai :
              .  Anggota  “Empat  Serangkai” bersama  Bung Karno, Bung
                Hatta, dan K.H. Mas Mansyoer, mendirikan dan memimpin
                “Pusat Tenaga Rakyat” (Oktober 1942).

              .  Anggota “Tjuo  Sangiin”  yaitu  Badan Pertimbangan  Dai
                Nippon (Oktober 1943) dan sebagai “Kenkoku Gakuin
                Kyozu” (22 April 1944).
              .  “Naimubu  Bunkyo Kyoku Sanyo (Penasehat  Departemen
                Pendidikan  Pemerintah  Balatentara  Jepang)- 1 Desember
                1944.
              .  Anggota “Dokuritzu Jumbi Chosakai” atau  “Badan

                Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia”
                disingkat BPUPKI,  kemudian menjelma menjadi “”Panitia


            166     Biografi dari Suwardi - Ki Hadjar Dewantara
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171