Page 530 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 530
- 24 -
Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan
negara lain/instansi lain;
14. laporan pengumpulan bahan rekomendasi untuk
pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
15. laporan penyebarluasan informasi, publikasi,
promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan;
16. laporan penyiapan bahan pendampingan layanan
investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang
usaha;
17. laporan verifikasi peralatan pengujian/ruangan
untuk pengkondisian akomodasi dan lingkungan
laboratorium;
18. laporan perawatan dan pengkondisian peralatan uji
dengan tingkat sedang;
19. laporan penyiapan bahan untuk Penyusunan
Rancangan Standar Nasional Indonesia 2;
20. laporan penyiapan bahan Konsensus Rancangan
Standar Nasional Indonesia 3;
21. laporan pengumpulan bahan evaluasi penerapan
Standar Nasional Indonesia;
22. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan
Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
23. laporan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk
Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan.
Pasal 9
Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan
jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Asisten
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada
satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
