Page 762 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 43 -

Bagian Kedua
SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Pada awal tahun, APHP wajib menyusun SKP.

(2) SKP merupakan target kinerja APHP berdasarkan
penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari

uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari
penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka

Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk

penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung

(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.