Page 767 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 48 -

d. pejabat administrator yang membidangi kepegawaian
kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian yag ditunjuk untuk Angka Kredit bagi APHP

Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, APHP Terampil, dan APHP

Mahir di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32
Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit,

yaitu:

1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis
Pasar Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli

Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan;

2. pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang

kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Tinggi Madya
yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk

Angka Kredit bagi:
a. APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, dan APHP

Kategori Keterampilan di lingkungan Kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan; dan

b. APHP Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian
yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli

Pertama, APHP Ahli Muda, APHP Terampil, dan APHP

Mahir lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.