Page 766 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 47 -

(3) Hasil penilaian dan PAK APHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja
APHP.

Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31
Usul penetapan Angka Kredit APHP diajukan oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang

kesekretariatan pada unit kerja APHP kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pasar

Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli

Madya dan APHP Ahli Utama di lingkungan Kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

b. pejabat administrator yang membidangi kepegawaian
pada unit kerja APHP kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit kerja

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Analisis Pasar Hasil perikanan untuk Angka Kredit bagi:

a. APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, dan APHP
Kategori Keterampilan di lingkungan Kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kelautan dan perikanan; dan
b. APHP Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit kerja

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi

APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, dan APHP Kategori

Keterampilan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.